Kedudukan Hukum Adat yang Ada di Pulau Sapeken Kabupaten Sumenep

Avatar
Penulis: Ikhsanul Amal*
Hukum adat ialah suatu konsep hukum yang dimiliki setiap daerah masing-masing dan perannya sangat banyak bagi kehidupan sehari-hari. Hukum adat memiliki kedudukan yang tidak setara dengan hukum nasional, namun hukum adat hanya dapat diterapkan apabila tidak bertentangan dengan norma agama. Apabila hukum adat bertentangan dengan norma agama, maka penerapannya tidak digunakan dan pemecahan masalah lebih mengacu pada norma agama.
Sapeken merupakan salah satu pulau di kabupaten sumenep, Madura, jawa timur. Pulau sapeken terletak di sebelah utara pulau dewata bali tepatnya wilayah ini terletak di paling ujung. Meskipun termasuk dalam kabupaten sumenep namun secara budaya dan adat memiliki perbedaan, begitu pula dalam bahasa sehari-hari pulau sapeken yang lebih condong kepada bahasa bajau, bugis, dan mandar.
Dalam segi budaya, serupa dengan daerah lainnya di Indonesia, yang pada awal mulanya mengikuti hukum adat setempat, namun seiring berkembangnya zaman, penerapan norma adat mulai terkikis. Meskipun begitu peran hukum adat di pulau sapeken masih dihormati dan diakui oleh masyarakat setempat. Hal ini dipengaruhi karena bebarapa hal, diantaranya apparatus desa yang masih melestarikan budaya posistif nenek moyang mereka.
Penerapan hukum adat di pulau Sapeken dapat terus diterapkan karena tidak bertentangan dengan norma agama yang berlaku. Salah satu bentuk penerapan hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini adalah permasalahan minuman keras dan perzinahan.
Bentuk dan Penerapan Hukum Adat di Pulau Sapeken
Dalam hukum nasional dijelaskan pada pasal 5, 6, dan 7, pada RUU larangan minuman beralkohol yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual, hingga mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, serta minuman beralkohol campuran atau racikan di wilayah Indonesia.
Secara hukum adat yang ada di pulau sapeken mengkonsumsi minuman beralkohol dapat dikenai sanksi berdasarkan norma adat yang berlaku di pulau sapeken, yaitu panggilan terhadap pelanggar norma tersebut untuk datang ke balai desa sapeken dan akan dipukul menggunakan rotan sebanyak 10 kali pukulan, dengan tujuan memberi efek jera pada pelanggar. Sanksi tersebut dapat diberikan kembali apabila pelanggar melakukan hal yang sama. Pemberian sanksi hanya dapat dilakukan oleh kepala desa dan sekretaris desa.
Pelaksanaan sanksi hukum adat di pulau sapeken selanjutnya dapat dikenai kepada pelaku tindak seksual di luar ikatan perkawinan. Secara hukum nasional tidak ada pasal yang melarang dan memberi sanksi kepada pelaku tindak seksual di luar ikatan pernikahan atas dasar suka sama suka, menurut supriyadi dalam ulasan lengkap kompasiana, hal ini berlaku karena tidak dapat diidentifikasi siapa korban dan siapa pelaku apabila tindakan seksual dilakukan atas dasar suka sama suka.
Pelaku tindak seksual hanya akan menerima sanksi apabila salah satunya terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain yang sah secara hukum. maka sesuai Pasal 284 KUHP dan pasal 27 berlaku baginya. Sedangkan apabila pelaku tindak seksual telah cukup umur dan tidak terikat dalam hubungan pernikahan maka tidak ada sanksi baginya.
Secara hukum adat di pulau sapeken sanksi bagi pelanggar pelaku tindak seksual di laur ikatan pernikahan, maka pihak yang terkait akan mendapatkan panggilan untuk datang ke balai desa, kemudian ditindaklanjuti oleh aparat desa berupa sanksi, pemlontosan rambut terhadap pihak laki-laki, dan diarak mengelilingi setengah pulau Sapeken. (***)

*Penulis ialah mahasiswa asal Sapeken, Sumenep, Madura yang sekarang kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam, FAI Universitas Muhammadiyah Malang. Ia juga aktif di Gerakan Mahasiswa Sumenep (Germaks) dan HMI.