Daerah  

Pertemuan PT AMP.SDM dan FSB Kikes Menemui Titik Terang

Avatar
Lampung Selatan — Sengkarut dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap M Tuhi dan Agung Wibiwo mantan pekerja PT Aulia Mandiri Persada Sidomulyo (PT AMP.SDM) selaku vendor dari PT Ciomas Adisatwa, menemui titik terang.
Hal itu terkuak, melalui pertemuan tripartit yang mempertemukan antata PT AMP.SDM dengan FSB Kikes selaku perwakilan mantan pekerja dan Disnakertrans Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), Kamis (3/2/2022).
Ketua FSB Kikes Lamsel Abadi Heru mengatakan kepada media bahwa dugaan PHK terhadap 2 orang mantan pekerjanya telah diklarifikasi oleh pihak PT AMP.SDM dan PT Ciomas Adisatwa.
“Ketemu titik jelasnya, semua hak – hak yang harus dibayarkan oleh PT AMP.SDM yakni pesangon untuk kedua orang (M Tuhi dan Agung Wibowo, red.),” terang Abadi Heru, usai pertemuan.
Abadi Heru melanjutkan, harapan dari pertemuan itu kedepannya adalah hak – hak untuk karyawan bisa dipenuhi.
“BPJS, gajinya sesuai, intinya ditertibkan lagi lah administrasi di perusahaan,” seloroh Abadi Heru.
Sementara, Ketua Serikat Buruh Kikes Bandar Lampung Anif Yanuardi didampingi LBH Kikes Balam Darmawan, SH menambahkan ihwal dugaan adanya pelanggaran ketenagakerjaan oleh PT AMP.SDM selaku vendor PT Ciomas Adisatwa.
“Kami menduga, hal ini juga dialami oleh seluruh pekerja atau buruh yang ada di PT AMP yaitu berjumlah 350 orang. Yang mana, selama bekerja tidak mendapatkan hak-haknya, hak kepentingan maupun hak normatifnya. Yang pertama, jaminan sosial tidak diberikan atau didapatkan oleh pekerja yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,” ujar Anif Yanuardi berpraduga.
Anif Yanuarsi menyoroti dugaan pemberian upah yang belum sesuai dimana hal itu menimbulkan kerugian bagi pekerja dan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.
“Kami adalah sosial kontrol dan monitoring dari pekerja atau buruh. Hasil pertemuan hari ini, pihak Disnaker berada ditengah-tengah intinya pihak Disnaker menyarankan diselesaikan secara bipartit diluar tripartit. penyelsaian bipartit kita tunggu dari pihak perusahaan untuk selesai dibawah,” timpal Anif Yanuardi.
Ditanya lebih lanjut perihal ganti kerugian yang dituntut oleh pihak FSB Kikes selaku kuasa yang ditunjuk oleh kedua mantan pekerja tersebut, Anif Yanuardi lantas menjawab dengan jelas.
“Kerugian kalau dihitung-hitung kurang lebih 20 – 30 jutaan. Itu diakumulasi,” pungkas Ketua Serikat Buruh Kikes Bandar Lampung.
Masih ditempat yang sama, kuasa hukum PT AMP.SDM Arif Hidayatulah, SH meluruskan
duduk perkara yang sebenarnya terjadi.
“Saya selaku kuasa hukum, yang menjadi permasalahan terkait soal upah ini. Komisi 4 DPRD Lamsel juga sudah melakukan sidak dan sudah diberikan data oleh pihak perusahaan khususnya user dalam hal ini PT Ciomas Adisatwa. Bahwa upah memang sudah sesuai,” kata pengacara muda itu.
Bung Arif sapaan akrabnya lantas menjelaskan, benang merah persoalan ini adalah pekerjaan yang dikerjakan menggunakan sistem kerja borongan bukan pekerjaan harian.
“Kerja borongan itu, jadi sebelum bekerja pekerjaannya ditawarkan dulu ke buruh mau berapa orang ini yang memborong pekerjaan ini. Dalam pekerjaan ini hitungannya menggunakan tonase, misal harusnya hanya dikerjakan 10 pekerja. Tapi kan vendor punya banyak karyawan, nah nggak mungkin dong cuma 10 orang terus yang lainnya nganggur. Ini kan sistemnya borongan dan deadline juga dari perusahaan,” ucap bung Arif merinci.
Jika ditelisik lebih mendalam, sebetulnya PT AMP.SDM mencoba mempraktekan prinsip kemanusiaan yakni dengan memberdayakan seluruh pekerja agar sama – sama kebagian pekerjan dibarengi dengan upah menyesuaikan borongan yang ada.
“Prinsipnya, kita sendiri kasihan yang lain makanya kita ajak yang lain. Jadi kalau terkait upah, menurut kami itu clear (sudah jelas, red.),” imbuh pengacara dari Kantor Hukum WFS & rekan itu.
Terkait dugaan pemecatan secara sepihak yang dilakukan oleh PT AMP.SDM, bung Arif pun membantah dengan tegas yang sebenarnya yang terjadi adalah M Tuhi dan Agung Wibowo mengundurkan diri secara sepihak alias resign.
“Bahwa memang pekerja lah yang resign dan itu di lakukan di grup WA. Jadi, itu tidak benar (dugaan PHK, red.),” sanggah bung Arif.
Bung Arif lantas mengingatkan, bahwa kedua mantan pekerja tersebut sebelumnya telah terikat dalam kontrak kerja. Dimana, hal itu diatur didalam UU Ketenagakerjaan Pasal 56 yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Lebih lanjut, salah satu jenis pekerjaan yang bisa menggunakan PKWT adalah pekerjaan penunjang dan hal itulah yang selama ini dijadikan pedoman oleh PT AMP.SDM.
“Apa tujuan kontrak ? untuk memperjelas hak dan kewajiban. Si pekerja ini resign di tanggal 15 bulan November 2021, sedangkan kontrak kerja habis di bulan 2 (Februari 2022). Artinya, masih ada beberapa bulan. Kalau kita mengacu UU, kita lihat Pasal 62 jika salah satu pihak mengakhiri pekerjaan itu ada pinalti dihitung dengan sisa kontraknya itu clear dan UU yang bilang. Tapi, apakah perusahaan menuntut itu, kan enggak. Makanya, kalau ini memang mau diselesaikan secara kekeluargaan ya mari kita selesaikan secara kekeluargaan dengan opsi adalah win-win solution jangan sana yang menang sini yang kalah atau sini yang menang sana yang kalah,” tegas bung Arif.
Disinggung soal pertanyaan hak BPJS untuk karyawan, bung Arif mengklarifikasi bahwa PT Ciomas Adisatwa dan PT AMP.SDM selaku vendor sudah menunjukan itikad baik untuk memperbaiki manajerial perusahaan dengan menyetorkan nama-nama karyawan untuk didaftarkan ke BPJS.
“Berangkat dari sidak Komisi 4 DPRD Lamsel, jadi ini bentuk itikad baik dari perusahaan terutama vendor. Paska sidak, ada itikad baik dari perusahaan untuk memperbaiki sistem yang keliru. Ini kan on progres bukan tidak melaksanakan hasil sidak, tapi harus ada data yang dipilah-pilah vendor kemudian menyetorkan nama-nama itu untuk didaftarkan ke BPJS. Kenapa, karena vendor ini banyak pekerja baru 3 kali bekerja sudah keluar. Makanya ada standarisasi dari user, minimal 3 bulan baru kita daftarkan,” cetus bung Arif di penghujung.
(Rls/DM)