Daerah  

Enggan Terbuka Soal Anggaran, Kakak Beradik Pejabat Dispora Lamsel Kompak Gak Ngantor

Avatar
KALIANDA– Terkait surat konfirmasi tertulis yang dilayangkan Komunitas Jurnalis Harian Lampung Selatan (KJHLS) kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung Selatan (Lamsel) seperti tak digubris.
Padahal, organisasi pers ini telah dua kali melayangkan surat tersebut. Yakni pertama pada tanggal 30 Mei 2022 dan kedua pada tanggal 7 Juni 2022. Surat tersebut masuk melalui bagian umum Dispora, yang diterima oleh Kasi Humas Dispora Desmoni.
Diketahui, surat tersebut berisi, bahwa KJHLS berupaya meminta rincian penggunaan anggaran yang direalisasikan, dalam penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020-2021.
Terlebih lagi, ketika tim Humas KJHLS coba berkunjung ke Dinas terkait, dengan maksud mempertanyakan surat itu, ternyata malah tidak jelas dimana rimbanya.
“Sudah, suratnya sudah naik. Karna biasanya kalau sudah kami tulis disini (File surat masuk, red) berarti sudah naik ke Sekdin dan Kadis, setelah itu turun lagi ke kami, arahnya kemana,”ujar salah seorang staff Bagian Umum Dispora Lamsel, Kamis (9/6/2022).
Sayangnya, saat pers berupaya menemui Kepala Dispora Lamsel, Aris Wandi tak berada dikantor. Begitu juga saat pers berupaya menemui Sekretaris Dispora Lamsel, Jhoni Irzal. Pihaknya seraya kompak dengan Kadis untuk tidak berada di kantor.
Sekadar mengingatkan, Kadis Pora Aris Wandi dan Sekretarisnya Jhoni Irzal adalah merupakan kakak beradik sekandung dalam keluarga. Keduanya, saat ini menduduki posisi strategis pada Dinas Pora Lamsel.
Bahkan, posisinya juga sama layaknya dalam keluarga. Kakaknya duduk di posisi Kepala Dinas dan Adiknya duduk di posisi Sekretaris.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung Selatan (Lamsel) sepertinya berupaya menutup-nutupi penggunaan anggaran yang direalisasikan, dalam penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020-2021.
Untuk dipahami, upaya konfirmasi tertulis tersebut dikirimkan oleh organisasi KJHLS dengan dasar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yakni dalam implementasi pasal 6 yang berbunyi :
Pers melaksanakan peranannya sebagai berikut :
a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan
Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran. (Red).