Daerah  

Warga Minta APH Cek Realisasi Pengelolaan Dana Desa Sukaraja

INFOBERITA.ID
Bak pembesaran udang, foto : Dendi Hidayat

LAMPUNG SELATAN–Kecewa atas tidak transparannya kinerja Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, perwakilan warga setempat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa realisasi pengelolaan anggaran ketahanan pangan didesanya yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) tahun 2022, Senin (26/6/2023).

Diketahui, anggaran kegiatan ketahanan pangan yang bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) Sukaraja Tahun 2022 tertuang pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2022, Pagu Rp 1.097.602.000 (Satu Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah).

Tertera peruntukan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembangungan/rehabilitasi/peningkatan keramba/kolam perikanan darat milik desa. Rehabilitasi /peningkatan keramba (darat/laut) dan kolam perikanan darat milik desa (budidaya ikan).

Tahap Satu, dengan besaran nominal Rp 93.156.400 (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).

Tahap Dua, dengan besaran nominal Rp 219.520.400 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

Tahap Tiga, dengan besaran nominal Rp 225.520.400 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

Besaran dana anggaran tersebut untuk program budidaya ikan namun fakta dilapangan tidak sesuai, dana anggaran dari pemerintah itu digunakan untuk membangun bak pembesaran udang.

Salah satu perwakilan masyarakat setempat saat ditemui oleh media Infoberita.id dikediamannya menjelaskan, pembangunan tersebut sudah terlebih dahulu di kerjakan tanpa melalui musyawarah kepada masyarakat Desa Sukaraja, yang mana diketahui desa tersebut terbagi dari empat Dusun.

“Ya kami juga gak tau persis, yang jelas setau kami bangunan itu udah jadi, masyarakat juga banyak yang gak tau kalau itu di bangunkan bak pembesaran udang, itu juga aneh bang, soalnya di bangun dulu baru melakukan musyawarah, karena saya ingat waktu peletakan batu pertama itu di tanggal 25 Mei 2022, dan baru di lakukan musyawarah pada tanggal 12/13 September 2022, jadi disitu aja jelas gak masuk logika dong bang, karena setau kami yang namanya mau membangun itu harus musyawarah terlebih dahulu,” keluhnya penuh rasa kecewa, Minggu (18/6/2023).

“Saya mewakili warga yang lain meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa kembali realisasi pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di desa kami,” ujarnya.

bak pembesaran udang
Bak pembesaran udang

Setelah mendapatkan keluhan warga tersebut, Infoberita.id menelusuri langsung pembangunan bak pembesaran udang yang dikatakan direalisasi oleh pemerintah Desa Sukaraja, terlihat bangunan yang mestinya dirawat, realitanya tidak terawat.

Untuk berita berimbang, Media Online infoberita.id konfirmasi langsung kepada kepala Desa Sukaraja, M Yusuf, alih-alih mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, Kepala Desa Sukaraja, M Yusuf meminta agar media infoberita.id untuk tidak mempublikasikannya terkait program ketahanan pangan tersebut.

“Saya meminta dengan rekan-rekan media, khususnya pada Dendi, untuk berita tersebut tidak di publikasi (meminta untuk ditutup pemberitaannya),” ujarnya, Senin (19/06/23).

Kepala Desa Sukaraja, M. Yusuf mengakui jika anggaran dana ketahanan pangan pada tahun 2022 tersebut di bangunkan bak tambak pembesaran udang, namun M Yusuf mengatakan bahwa dirinya tidak tau detail rincian anggaran tersebut, karena yang mengetahui persisnya ada pada Bendahara Desa.

“Ya disitu kita bangunkan bak pembesaran udang, namun saya tidak tau persis rincian anggarannya, yang tau itu Bendahara Desa,” kata dia.

Diwaktu yang berbeda, pewarta ingin meminta keterangan lebih lanjut ke Kepala Desa Sukaraja, M Yusuf melalui via sambungan telpon seluler dan whatsapp (wa), ternyata dia telah memblokir nomor Handphone (Hp) pewarta infoberita.id.

Menindaklanjuti keluhan warga terkait perubahan program ketahanan pangan Tahun 2022 di Desa Sukaraja, pewarta infoberita.id konfirmasi minta tanggapan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan, Erdiansyah.

Erdiansyah menjawab, “Ya sarana penunjang bisa aja, kalau ada perubahan dituangkan dalam berita acara perubahan, ya kalau ada perubahan apapun diluar musdes nanti dituangkan dalam berita acara perubahan, harusnya tertuang dalam musdes rkpdes,” katanya via sambungan seluler whatsapp, Sabtu (24/6/2023). (den)