Daerah  

Waka DPR Ungkap Alasan Sulit Penuhi Tuntutan Dana Desa 10% dari APBN

INFOBERITA.ID
Foto: Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Gus Imin). (dok. PKB)

JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyampaikan aspirasi dana desa sebesar 10 persen dari APBN. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menjelaskan aspirasi itu sulit diwujudkan.

“Perlu saya sampaikan, untuk persentase sudah tidak boleh lagi karena APBN nanti kesehatan persentase, pendidikan persentasi, desa persentase,” tutur Gus Imin kepada wartawan di Kompleks DPR, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

“Dan jangan salah, kalau 10 persen dipaksakan dalam persentase, perolehannya nggak sampai Rp 5 miliar, bisa jadi salah,” sambungnya.

Gus Imin pun menyarankan agar strategi pembangunan diubah dan diperbanyak di desa. Syaratnya, kata Gus Imin, para kepala desa diarahkan agar dana desa yang besar digunakan tanpa adanya praktik korupsi.

“Karena itu, lebih baik strategi pembangunan diubah, anggaran tidak di pusat, karena orang sudah kecewa korupsi di mana-mana. Sudah di bawah, biar di bawah tidak banyak korupsi, tapi syaratnya kepala desa harus di-brief supaya dana desa yang akan diperbesar itu betul-betul digunakan tanpa korupsi, korupsi nol,” terang dia.

“Nah ini jangan sampai di desa korupsi, di atas korupsi, parah nah ini dana desa harus digunakan sebagai momentum pelaksanaan pembangunan tanpa korupsi,” tambah dia.

Selain itu, Gus Imin juga menyebut pihaknya tak lagi mampu menyalurkan APBN dalam bentuk persentase. Gus Imin mengatakan pihaknya akan membagi APBN berdasarkan prioritas pembangunan.

“Kedua, kita tidak mampu lagi mempersentasekan APBN dengan cara berbagi sektoral, APBN kita harus kita bagi berdasarkan kemampuan prioritas pembangunan,” kata dia.

Lebih lanjut, Gus Imin mengatakan sangat sulit mewujudkan aspirasi dana desa 10 persen dari APBN. “Iya sangat sulit,” ungkapnya.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang sebelumnya menggelar demonstrasi di depan gedung MPR/DPR RI beraudiensi dengan pimpinan DPR RI. Perwakilan massa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait RUU Desa.

Audiensi itu digelar di ruang pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Perwakilan massa Apdesi diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Dasco.

“Pada intinya terima kasih kami sudah diterima. Teman-teman juga butuh kepastian sesungguhnya. Di konsep ini ada 13 poin pokok yang sebenarnya juga ini sudah disampaikan ke komisi dan ke baleg tetapi memang ada 3 hal yang menurut kami karena ini berhadapan dengan pimpinan, penting kita sampaikan,” kata Ketua DPP Apdesi Surta Wijaya dalam audiensi tersebut.

Surta menyampaikan soal aspirasi dana desa sebesar 10% dari APBN. Menurutnya, formulasi anggaran desa penting untuk agredasi pembangunan desa.

“Apdesi dan kepala-kepala desa di seluruh Indonesia menjadikan patokan bahwa 10% APBN kita harapkan itu masuk ke UU setelah dikurangi pokok bunga kemudian subsidi. Jadi asumsi kita adalah setiap tahun itu harusnya sekitar Rp 150 triliun kira-kira valuasinya Rp 5-6 miliar per desa. Itu sangat penting dalam rangka mengagredasi pembangunan desa,” ujarnya.

Lebih lanjut Surta menyampaikan aspirasi soal masa jabatan kepala desa yang diubah menjadi selama 9 tahun maksimal 2 periode dari semula 6 tahun maksimal 3 periode. Surta mendorong pemberlakuan masa jabatan yang baru biasa berlaku efektif terhadap kades yang kini menjabat sehingga tinggal menambah 3 tahun.

“Kami mengapresiasi karena 9 tahun, dua periode, disetujui. Hanya memang harus diperhatikan, ada 67% kepala desa itu yang sudah 2 periode, nggak sampai 10% kepala desa yang 1 periode. Nah kami berharap bahwa dengan berlakunya nanti,ada pasal atau penegasan ayat yang menekankan bahwa itu berlaku efektif,” kata Surta.

“Jadi teman-teman yang 6 tahun menjabat 2 periode saat ini bisa berlaku efektif. Jadi penambahannya di sana nambah 3 tahun. Kalau berlaku surut, mungkin menjadi perdebatan. Jadi kita sebut berlaku efektif,” sambungnya.

 

 

 

 

(detiknews)