LAMPUNG SELATAN, INFOBERITA –Proyek pembangunan Ruang UKS di SDN 2 Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, kembali menjadi sorotan setelah masyarakat menemukan banyak bagian bangunan yang dinilai tidak memenuhi standar. Balok bangunan terlihat retak memanjang dan terlihat tidak sesuai spesifikasi teknis, sementara dinding tampak bergelombang dan tidak rata.
Proyek yang dikerjakan oleh PT. Sulthan Maju Bersama ini menggunakan anggaran sebesar Rp 154.003.454,20, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan dokumen resmi, pekerjaan dilaksanakan melalui Kontrak Nomor 03/SPK/FSK/PL.27/IV.02/SD/APBD–P/LS/2025 yang ditandatangani pada 19 September 2025. Adapun SPMK Nomor 04/SPMK/FSK/PL.27/IV.02/SD/APBD–P/LS/2025 terbit pada 25 September 2025, dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
Konfirmasi Kabid Sarpras: “Kami segera proses dan tindaklanjuti.”
Menanggapi temuan lapangan serta laporan warga, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Ferro, memberikan pernyataan resmi melalui pesan WhatsApp. Ia menegaskan bahwa pihak dinas akan segera memproses laporan dan melakukan pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan kontraktor.
“Siap segera kami proses laporan ini ke penyedianya ya, sebelumnya kami terima kasih atas informasinya,” tulis Ferro.
Ferro menambahkan bahwa setiap pekerjaan yang didanai APBD wajib mengikuti spesifikasi teknis dan harus memenuhi standar mutu, terutama karena bangunan tersebut akan digunakan oleh siswa sebagai ruang kesehatan.
Pihak dinas disebut akan memanggil kontraktor dan meminta pertanggungjawaban apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan.
Kontraktor Akui Kekurangan Pekerjaan
Setelah informasi soal kualitas bangunan mencuat, perwakilan PT Sultan Maju Bersama, Ketut Sudiana, langsung meninjau lokasi. Kepada awak media, Ketut mengakui adanya kekurangan dalam pengerjaan bangunan tersebut.
“Benar, bangunan ini memang kurang maksimal dalam pengerjaannya. Coran balok atas banyak yang kosong dan kecil, dan dinding masih bergelombang. Kami akan melakukan pembenahan,” ungkapnya.
Pengakuan tersebut memperkuat dugaan bahwa sejumlah bagian bangunan memang belum dikerjakan sesuai standar konstruksi.
Harapan Publik: Pengawasan Diperketat
Warga menilai kualitas ruang UKS yang berkaitan langsung dengan keselamatan siswa harus menjadi prioritas. Pemerhati anggaran juga mengingatkan bahwa setiap rupiah dari APBD harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab.
Kini, publik menunggu langkah tegas dari Dinas Pendidikan dan realisasi perbaikan oleh kontraktor sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
(Dicky)
