LAMPUNG SELATAN, INFOBERITA – Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidomulyo, Ananda Lifiyan Kuswanto, menuai kritik keras publik setelah hanya memberikan jawaban singkat dan mengabaikan konfirmasi media: “masalah sudah selesai”. Jawaban satu kalimat ini sama sekali tidak menjawab pertanyaan penting terkait kesiapan dapur, standar gizi makanan, dan mekanisme pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar anak-anak, Senin (29/12/2025).
Redaksi telah berulang kali mengirimkan permintaan klarifikasi, bahkan sebelum sidak dilakukan. Namun, pihak dapur tetap bungkam. Lebih mengejutkan, sidak yang disebut “pemeriksaan” tidak dilakukan oleh instansi teknis seperti Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan, melainkan hanya oleh anggota DPRD, Camat, dan Kades Sidomulyo. Sidak non-teknis ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah benar masalah “sudah selesai”, atau sekadar upaya menutupi ketidaksiapan dapur?
Sikap diam kepala dapur juga menimbulkan keresahan warganet, sekaligus wali murid penerima paket MBG dari dapur SPPG tersebut, yang mempertanyakan keberadaan ahli gizi dan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak mereka. Hingga kini, tidak ada jawaban resmi dan bukti bukti yang di berikan.
Secara hukum, tidak ada hak bagi kepala dapur untuk menolak memberikan klarifikasi dengan alasan hak kekayaan intelektual. Hak tersebut hanya melindungi resep atau metode tertentu, bukan informasi publik yang menyangkut keselamatan anak-anak. Dengan menutup diri dan menjawab satu kalimat, kepala dapur jelas menghindari tanggung jawab publiknya.
Program MBG menggunakan anggaran negara dan menyentuh kepentingan anak-anak, sehingga pelaksana memiliki kewajiban penuh atas transparansi, kualitas, dan keamanan distribusi makanan. Jawaban singkat dan sidak non-teknis tidak hanya mengecewakan, tetapi memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap program pemerintah ini.
Hingga berita ini diturunkan, Ananda Lifiyan Kuswanto tetap menolak memberikan klarifikasi resmi, meski telah dihubungi berkali-kali. Redaksi menegaskan: ruang hak jawab tetap terbuka, tapi publik menuntut penjelasan nyata, bukan jawaban setengah hati.
(Dicky)
