LAMPUNG SELATAN, INFOBERITA – Alokasi dana Komite Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung Selatan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) menjadi sorotan setelah hampir setengah dari total anggaran direncanakan untuk honor dan insentif.
Berdasarkan dokumen RAPBM Komite MAN 1 Lampung Selatan yang diperoleh media, total pendapatan yang direncanakan sebesar Rp298.208.000. Dari jumlah tersebut, Rp146.602.000 atau sekitar 49 persen dialokasikan untuk Honor dan Transport Operasional Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sebesar Rp97.402.000 serta Insentif sebesar Rp49.200.000.
Dalam rincian dokumen tersebut, penerima insentif tercantum meliputi Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU), Pengadministrasian, Ketua Program, dan Wali Kelas.
Sementara itu, alokasi anggaran lainnya meliputi bidang Kesiswaan sebesar Rp71.020.000, Sarana dan Prasarana Rp32.080.000, Dana Sosial dan Kepentingan Madrasah Rp25.500.000, Operasional Komite Rp8.481.000, serta Akomodasi Kegiatan sebesar Rp14.525.000.
Besarnya porsi anggaran untuk honor dan insentif memunculkan sejumlah pertanyaan dari wali murid terkait dasar perhitungan, mekanisme penetapan penerima, serta transparansi dalam proses penyusunan dan persetujuan anggaran.
Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku mempertanyakan besarnya alokasi dana tersebut. Menurutnya, orang tua siswa pada dasarnya mendukung berbagai kebutuhan sekolah, namun berharap adanya keterbukaan yang lebih rinci terkait penggunaan dana komite.
“Kami bukan mempermasalahkan kalau memang ada kebutuhan sekolah yang harus dibantu melalui dana komite. Yang kami harapkan adalah keterbukaan dan penjelasan yang rinci agar wali murid memahami ke mana dana tersebut digunakan,” ujarnya.
Wali murid tersebut juga berharap seluruh penggunaan dana komite dapat disampaikan secara transparan kepada orang tua siswa sehingga tidak menimbulkan berbagai asumsi dan pertanyaan di tengah masyarakat.
Saat dikonfirmasi, Ketua Komite MAN 1 Lampung Selatan menjelaskan bahwa besarnya alokasi tersebut disebabkan adanya kebutuhan pembiayaan bagi guru tidak tetap, tenaga honor tidak tetap, petugas keamanan, petugas kebersihan, kegiatan kebersihan lingkungan, serta biaya transportasi yang diperlukan dalam operasional madrasah.
Terkait kemungkinan pembiayaan melalui dana pemerintah, Ketua Komite menyatakan bahwa kebutuhan tersebut telah tercantum dalam perencanaan, namun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan yang ada.
Mengenai proses persetujuan anggaran, Ketua Komite menyebutkan bahwa terdapat berita acara rapat serta daftar hadir sebagai bukti administrasi pembahasan dan pengesahan RAPBM.
Saat ditanya mengenai pengawasan atau evaluasi dari Kementerian Agama terhadap penggunaan dana komite, Ketua Komite mengaku tidak mengetahui secara pasti.
Ketua Komite juga menyampaikan bahwa dirinya baru menjabat sejak Agustus tahun 2025 lalu. Terkait legalitas penyusunan dan penggunaan anggaran komite, ia menegaskan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan dan didukung dokumen administrasi yang lengkap.
“Kalau yang ditanyakan terkait legalitas, semua sudah dilakukan dan bukti fisik administrasi rapat serta dokumen pendukung lainnya ada,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah pertanyaan masih belum memperoleh penjelasan rinci, antara lain terkait besaran insentif yang diterima masing-masing penerima, dasar penetapan nominal, sejauh mana wali murid mendapatkan penjelasan detail sebelum anggaran disetujui, serta tanggapan komite terhadap anggapan sebagian wali murid yang menilai porsi anggaran honor dan insentif terlalu besar dibandingkan kebutuhan lainnya.
Selain itu, belum terdapat penjelasan terkait apakah terdapat kebijakan tertentu terhadap siswa yang orang tuanya belum memenuhi kewajiban pembayaran komite.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi apabila terdapat penjelasan tambahan dari pihak madrasah, komite, maupun pihak terkait lainnya guna memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
Dicky
