KALIANDA – Insiden kriminalisasi terhadap pers beberapa waktu lalu, yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Sumber Agung, Kecamatan Sragi, Ali Rohim, memantik kecaman dari sejumlah organisasi pers di Lampung Selatan (Lamsel).
Salah satunya, kecaman tersebut dilontarkan oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) Komunitas Jurnalis Harian Lampung Selatan (KKHLS) Dony Armadi, saat dutemui di markas KJHLS, Selasa (15/12/2020).
Menurut Dony, kriminalisasi dalam bentuk ancaman dan intimidasi terhadap pers adalah sebuah perilaku usang, yang notabene menunjukan ketidaktahuan pejabat akan subtansi Undang-Undang (UU).
“Tugas dan fungsi pers itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sudah sepatutnya, para pejabat pemangku kepentingan dapat memahami hal itu. Bukan berbuat sewenang-wenang menunjukan sikap arogansi, yang kemudian menghambat tugas jurnalistik wartawan,” Tegasnya.
Dony yang juga merupakan Pemimpin Redaksi (Pemred) media-baru.com ini menyebutkan, oknum yang dengan sengaja melakukan perbuatan menghalang-halangi tugas pers terancam pidana dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 500 juta.
“Ancaman itu jelas disebutkan dalam pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Apalagi, jika dibumbui dengan ancaman dan intimidasi, menjadi hak wartawan untuk membawa ke ranah hukum,” Cetus pria berkacamata ini.
Ia juga mengatakan, jika pejabat tersebut merasa tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dalam menjalankan roda pemerintahan desa, maka tidak perlu merasa risih atau terganggu dengan adanya wartawan yang melakukan peliputan.
“Jika saya perhatikan dari kronologisnya, Kades itu merasa terancam apabila ada wartawan mengangkat berita mengenai distribusi pupuk bersubsidi. Maka dari itu, ia melakukan segala cara untuk mengahalanginya,” Sebutnya.
Dony juga mengarahkan, apabila dalam tugas pers terdapat ketidakbenaran akan fakta dilapangan, semestinya pejabat yang notabene narasumber berita, dapat mengikuti proses dan tahapan sesuai prosedur.
“Narasumber berhak memberikan hak jawab, ketika berita yang diterbitkan tidak sesuai dengan fakta. Jika dalam tempo waktu yang ditentukan hak jawab tersebut tidak diterbitkan, maka narasumber berhak untuk melaporkan ke Dewan Pers. Setelah itu, masih ada tahapan lagi yang perlu diikuti,” Terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Kades Sumber Agung Ali Rohim diduga mengancam awak media dan LSM, yang sedang melakukan tugas peliputan tentang kesesuaian pendistribusian pupuk bersubsidi sesuai RDKK setempat.
Kepala Biro koran88.com I Wayan Sujana, biasa dipanggil Jane menceritakan kembali perkataan Kades tempo itu, “kalau gitu kita perang aja, kalau kamu mau kesana (pengecer pupuk.red) harus ijin dengan Kades, jangan asal masuk masuk aja ke Desa orang,” terang Jane mengingat-ingat peristiwa itu.
Tak cukup sampai disitu, Jane kembali bercerita, “lalu dia ngomongin saya wartawan recehan. kalau kamu preman ayo kita adu kepremanan kita.Terakhir, dia ngomong ayo ke meja hijau, lalu Kades Ali Rohim pergi.” cetus Jane diamini Alamsyah. (Amn/han/Red)












