Lampung Selatan, Infoberita.id – Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Sariyanti meminta Pemerintah Kabupaten Lamsel untuk dapat lebih meningkatkan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal itu disampaikan dalam pandangan Fraksi – Partai Demokrat DPRD Lamsel pada Rapat Paripurna LKPJ Bupati Lamsel Tahun Anggaran 2023 yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, pada Kamis (28/3/2024).
Sebab menurutnya, berdasarkan UU No 23 tahun 2014, hubungan kepala daerah sebagai pemerintah dengan DPRD, merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.
Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan sesuai dengan fungsi.
Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balance yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD.
Setelah melihat dan membaca Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023. Fraksi Demokrat menyoroti lemahnya sektor Ekonomi masih ditemukannya masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Serta, masih ketertinggalannya sektor jasa dibandingkan dengan sektor produksi.
“Misalkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sebagai penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Lampung Selatan, maka sudah selayaknya sektor pertanian secara khusus mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” kata anggota komisi IV DPRD Lampung Selatan itu.
Disini lain, Fraksi – Partai Demokrat DPRD Lamsel juga menilai
masih lemahnya penyaluran pupuk bersubsidi. Karenanya, disarankan agar Pemerintah Daerah dapat memperbaiki sistem pendistribusian dan penyaluran pupuk bersubsidi agar terjamin ketersediaannya bagi petani, terutama saat musim tanam.
Menurutnya permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi ini sudah menjadi agenda rutin setiap tahun yang tentunya merugikan para petani karena berdampak rusaknya tanaman padi akibat diserang hama dan gagal panen akibat bencana banjir di sejumlah wilayah.
“Kami Fraksi Demokrat meminta pemerintah untuk menjamin dan memproteksi komoditas hasil pertanian petani sejak dini,” ujarnya.
Lalu, dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2023, maka Dalam rapat Paripurna ini Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan hal-hal yang bersifat pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Tentunya, tugas utama pemerintah daerah dan berharap dapat memanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan dapat mendorong perluasan akses infrastruktur daerah baik dari segi Jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan, agar dapat diprioritaskan,” pungkasnya.(Red).
