LAMPUNG SELATAN, INFOBERITA—Sorotan terhadap proyek rehabilitasi jalan ruas SP Polsek Sidomulyo–Tanjung Mukti milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan semakin menguat. Setelah sebelumnya mencuat dugaan praktik mark up volume beton, kini publik kembali dibuat resah dengan temuan keretakan dini di sejumlah titik rabat beton, padahal usia pekerjaan belum genap satu bulan selesai dikerjakan.
Pantauan langsung tim media menunjukkan adanya retak memanjang dan retak rambut pada beberapa segmen jalan yang baru dicor. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terhadap kualitas mutu beton dan pelaksanaan pekerjaan, mengingat secara teknis rabat beton seharusnya mampu bertahan tanpa kerusakan setidaknya dalam masa awal pemakaian jika dikerjakan sesuai spesifikasi.
Seorang pemerhati konstruksi menilai, keretakan dini biasanya terjadi akibat beberapa faktor utama:
1. Ketebalan cor tidak sesuai standar
2. Mutu beton di bawah spesifikasi RAB
3. Kadar air (slump) berlebihan
4. Perawatan beton (curing) tidak maksimal
“Kalau umur coran belum sebulan sudah retak, itu sinyal kuat pekerjaan tidak beres. Bisa karena ketebalan dikurangi, kualitas beton diakali, atau perawatan asal-asalan,” ungkapnya.
Temuan retaknya rabat beton ini sekaligus memperkuat dugaan adanya pengurangan volume pada saat pengecoran. Sebagaimana hasil penghitungan lapangan sebelumnya, satu unit truk molen dengan kapasitas 6 m³ secara teoritis hanya mampu mencetak rabat beton sepanjang ±10 meter dengan lebar 4 meter dan ketebalan 15 cm. Namun fakta di lapangan mencatat hasil pengecoran mencapai 10,5 hingga 11 meter per truk — indikasi bahwa ketebalan beton diperkirakan lebih tipis dari spesifikasi kontrak.
Jika hal tersebut benar, maka proyek dengan nilai Rp 1.492.828.117 yang dikerjakan PT Nimbak Baya Karya di bawah pengawasan CV Wahana Pratama Agartha Konsultan ini patut diduga tidak hanya bermasalah dari sisi volume, tetapi juga mutu pekerjaan.
Hingga berita ini kembali dipublikasikan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kontraktor, konsultan pengawas, maupun Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan terkait:
Dugaan pengurangan volume beton,
Munculnya keretakan dini,
Metode pengawasan mutu di lapangan. 
Masyarakat kembali mendesak agar Inspektorat Daerah, APIP, BPK, serta aparat penegak hukum tidak hanya mengaudit administrasi proyek, tetapi juga melakukan audit teknis menyeluruh, termasuk:
Uji core drill ketebalan rabat beton
Uji kuat tekan mutu beton (uji silinder)
Pemeriksaan dokumen mixing ticket dan delivery order beton
Verifikasi kesesuaian pelaksanaan dengan RAB dan gambar kerja
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan apakah proyek tersebut murni mengalami masalah teknis biasa atau benar-benar terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan daerah.
Redaksi kembali membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi menjaga asas keberimbangan informasi dan akan terus melakukan penelusuran lanjutan terkait proyek yang kini menjadi perhatian publik tersebut.
(Dicky)
