BANDAR LAMPUNG, INFOBERITA — Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku mendatangi Universitas Lampung (Unila), Senin (31/8/2026), untuk memperoleh penjelasan ilmiah mengenai rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung, Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T., bersama sejumlah akademisi yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam kajian panas bumi.
Pertemuan berlangsung sebagai ruang dialog antara masyarakat adat dan kalangan akademisi. Berbagai aspek dibahas, mulai dari potensi manfaat energi panas bumi, kondisi lingkungan, sumber air, perubahan bentang alam, emisi, kebisingan hingga risiko dan tantangan dalam pengelolaan kegiatan geotermal.
Dari Universitas Lampung hadir Dr. Ahmad Herison, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik, Donny Lesmana, S.T., M.Sc., Prof. Drs. Suharno, M.Sc., Ph.D., Prof. Dr. Ir. Muh. Sarkowi, S.Si., M.Si., IPU, Prof. Dr. Ir. Karyanto, S.Si., M.T., Prof. Dr. Ir. Ahmad Zaenudin, M.T., CRP., Dr. Ir. Bagus Sapto Mulyatno, S.Si., M.T., Ph.D., Dr. Alimuddin, S.Si., M.Si., serta I Gede Boy Dermawan, S.T., M.T.
Dalam pemaparannya, para akademisi menyampaikan sejumlah hasil kajian dan penelitian mengenai panas bumi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk penelitian dalam rentang sekitar 2010 hingga 2021.
Perwakilan Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku, Arham, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Lampung yang telah menerima audiensi tersebut.
Menurut Arham, kedatangan mereka bertujuan memperoleh informasi berdasarkan kajian ilmiah mengenai rencana pengembangan panas bumi di Gunung Rajabasa.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Lampung, khususnya Fakultas Teknik, yang telah berkenan menerima kami. Tujuan kami datang adalah meminta informasi mengenai kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh pihak Unila, khususnya yang membidangi geotermal panas bumi,” ujar Arham.
Ketua Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku, Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau, mengatakan masyarakat membutuhkan informasi yang lengkap, transparan dan berimbang.
Menurutnya, penjelasan mengenai geotermal tidak cukup hanya membahas potensi manfaat. Aspek risiko dan dampak terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat di sekitar kawasan juga perlu disampaikan berdasarkan kajian ilmiah.
“Kami mengharapkan kajian mengenai dampak negatif juga disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Lampung Selatan. Jangan hanya dampak positif yang disampaikan sehingga masyarakat terbuai dengan janji-janji, sementara apabila ada dampak negatif, masyarakatlah yang nantinya dirugikan,” kata Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau.
Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam audiensi adalah potensi emisi gas non-kondensabel atau Non-Condensable Gas (NCG) dalam kegiatan panas bumi.
Gas yang secara alami dapat terdapat dalam sistem panas bumi antara lain hidrogen sulfida (H₂S), karbon dioksida (CO₂), amonia dan komponen gas lainnya dengan kadar tertentu.
Forum Segekhi Suku menilai aspek tersebut perlu ditempatkan dalam kajian dan sistem pengelolaan yang terukur, termasuk pemantauan serta pengendalian emisi untuk mencegah gangguan terhadap lingkungan dan masyarakat.
Selain emisi, perubahan bentang alam dan kebisingan juga menjadi bagian dari pembahasan.
Pembangunan akses, pembukaan jalur pipa, pengeboran sumur serta pembangunan fasilitas operasional dapat mengubah kondisi bentang alam dan habitat lokal. Aktivitas pengeboran juga berpotensi menimbulkan kebisingan selama pekerjaan berlangsung.
Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau mengatakan, setiap pembukaan lahan perlu didukung kajian lingkungan dan teknis yang memadai, terutama dengan mempertimbangkan kondisi lereng, tata air, drainase serta stabilitas tanah.
“Kegiatan eksploitasi tentu memiliki potensi dampak. Karena itu, yang harus dikaji bukan hanya manfaatnya, tetapi juga kemungkinan dampak terhadap lingkungan, sumber air, kestabilan tanah dan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Keberadaan sumber air menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam audiensi
Gunung Rajabasa memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya, termasuk pemenuhan kebutuhan air dan kegiatan pertanian. Karena itu, Forum Segekhi Suku meminta potensi perubahan sistem air dikaji secara komprehensif.
“Kami ingin mengetahui secara ilmiah bagaimana kemungkinan dampaknya terhadap sumber air. Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Kalau ada potensi kekeringan atau persoalan lain seperti banjir akibat kesalahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan, hal itu harus dikaji dan dijelaskan kepada masyarakat,” ujar Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau.
Meski membawa sejumlah kekhawatiran, ia menegaskan bahwa forum tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan asumsi.
“Kami tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan asumsi. Justru kami datang ke Unila untuk mendapatkan penjelasan dari para akademisi yang memiliki kompetensi dan telah melakukan penelitian. Kalau ada manfaatnya, masyarakat harus tahu. Kalau ada risikonya, masyarakat juga wajib mengetahui,” katanya.
Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku berharap hasil penelitian dan kajian yang dimiliki Universitas Lampung dapat disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.
Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau mengatakan, informasi ilmiah mengenai panas bumi tidak semestinya hanya berada di lingkungan akademik, tetapi juga perlu diketahui masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah rencana kegiatan.
“Kami berharap hasil kajian akademik tidak hanya berhenti di lingkungan kampus. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar, berimbang dan mudah dipahami. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui manfaatnya, tetapi tidak mengetahui potensi risikonya,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami secara utuh rencana pengembangan panas bumi di Gunung Rajabasa, termasuk manfaat, risiko dan konsekuensi pengelolaannya.
Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku mendorong agar kajian dampak lingkungan menjadi bagian penting dalam setiap pembahasan mengenai rencana pengembangan geotermal Gunung Rajabasa.
Aspek lingkungan, sumber air, bentang alam, stabilitas tanah, emisi, kebisingan serta kehidupan masyarakat dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam setiap tahapan kajian dan pengelolaan.
Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau menegaskan bahwa masyarakat adat tidak menutup diri terhadap pembangunan. Namun, pembangunan menurutnya harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
“Kami bukan menutup diri terhadap pembangunan. Tetapi pembangunan harus memperhatikan lingkungan dan masyarakat. Kalau ada pembangunan, jangan sampai manfaatnya dinikmati sekarang tetapi dampaknya justru diwariskan kepada anak cucu,” ungkapnya.
Ia mengatakan Forum Segekhi Suku akan terus mendorong keterbukaan informasi serta kajian ilmiah mengenai rencana pengembangan geotermal di Gunung Rajabasa.
Audiensi dengan Universitas Lampung menjadi salah satu langkah forum untuk memperluas informasi dan pemahaman masyarakat sebelum menentukan langkah berikutnya.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku Pangeran Pukuk Sabuay Nimbau didampingi Haris selaku sekretaris, Tokoh Masyarakat Adat Segekhi Suku Khaja Pemuka, tokoh masyarakat Burhanuddin, Tokoh Pemuda Masyarakat Adat Segekhi Suku Arham, serta advokat Heri Prasojo, S.H., M.H.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi antara masyarakat adat dan kalangan akademisi untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai rencana pengembangan panas bumi di kawasan Gunung Rajabasa, termasuk potensi manfaat, dampak lingkungan, risiko serta tantangan pengelolaannya.
(Hrs)
