LAMPUNG, INFOBERITA – Pembagian paket Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk konsumsi selama satu minggu di SMP Negeri 1 Sidomulyo menuai kritik keras. Paket yang dibagikan Dapur SPPG Sidomulyo dinilai tidak memenuhi standar gizi minimum anak usia sekolah, sehingga klaim pengelola dapur yang menyebut telah bekerja sesuai aturan pemerintah dan melibatkan ahli gizi kini dipertanyakan secara terbuka.
Berdasarkan keterangan wali murid yang diterima redaksi, paket MBG mingguan tersebut dibagikan sekaligus untuk tujuh hari, dengan isi berupa susu UHT, telur rebus, roti, biskuit, dan buah. Jika paket ini benar dimaksudkan sebagai asupan anak selama satu minggu penuh, maka secara logika kebijakan gizi nasional, standar minimumnya juga harus dihitung untuk satu minggu. Namun hingga kini, pihak dapur tidak pernah memaparkan perhitungan kecukupan gizi harian maupun mingguan dari paket tersebut.
Padahal, Program MBG bukan program berbasis klaim. Petunjuk teknis pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas mengatur bahwa MBG harus memenuhi gizi cukup, seimbang, dan berkelanjutan, dengan penekanan pada kecukupan protein, energi, vitamin, dan mineral. Tanpa hitungan yang jelas dan terbuka, klaim “sesuai aturan pemerintah” menjadi pernyataan sepihak yang tidak dapat diuji.
Klaim keterlibatan ahli gizi dalam proses pengemasan justru menimbulkan pertanyaan lebih tajam: jika ahli gizi benar-benar terlibat aktif, di mana dokumen perhitungan gizi paket satu minggu tersebut? Mengapa komposisi paket mingguan masih didominasi pangan berbasis tepung dan produk olahan, sementara sumber protein dan zat gizi esensial dinilai jauh dari cukup untuk kebutuhan anak selama tujuh hari?
Persoalan ini kian serius setelah ditemukannya telur rebus berbau tidak sedap dalam paket MBG mingguan yang diterima murid. Temuan tersebut menegaskan bahwa masalah MBG di SMP Negeri 1 Sidomulyo bukan insiden kecil, melainkan indikasi lemahnya perencanaan, pengawasan mutu, dan kontrol gizi dalam skema pembagian paket satu minggu.
Sejumlah pihak menilai pembagian paket MBG satu minggu tanpa perhitungan gizi yang transparan merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan utama program.
“Kalau paket itu untuk tujuh hari, tapi hitungan gizinya tidak pernah dibuka, itu bukan sekadar kelalaian teknis. Itu pelanggaran terhadap prinsip dasar MBG,” ujar sumber yang memahami kebijakan gizi nasional, Rabu (24/12/2025).
Sidak yang dilakukan oleh anggota DPRD bersama Camat dan Kepala Desa Sidomulyo dinilai belum menyentuh akar persoalan. Sidak hanya dilakukan setelah muncul laporan telur berbau, tanpa membuka dan menguji standar gizi serta perhitungan menu paket mingguan yang menjadi inti masalah.
Kondisi ini memperkuat desakan agar Dapur SPPG Sidomulyo dievaluasi secara menyeluruh. Klaim patuh aturan dan melibatkan ahli gizi tidak boleh berhenti pada pernyataan lisan. Tanpa transparansi hitungan gizi paket satu minggu, klaim tersebut kehilangan makna.
Redaksi menegaskan, Program MBG adalah program strategis nasional yang menyangkut hak dasar anak atas gizi layak. Selama paket MBG satu minggu masih dibagikan tanpa standar gizi yang jelas dan terbuka, maka pelaksanaan program tersebut patut dipertanyakan secara serius.
Infoberita.id telah menghubungi Kepala Dapur SPPG Sidomulyo, Ananda Lifiyan Kuswanto via aplikasi WhatsApp guna meminta penjelasan mengenai dasar penentuan paket MBG mingguan, standar standar gizi pemerintah yang dijadikan acuan, serta evaluasi pasca temuan telur berbau. Namun sampai berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Berita sebelumnya:
1.
2.
(Dicky)
