LAMPUNG, INFOBERITA—Penyaluran dana kompensasi senilai Rp28 juta dari PT Bima kepada dua desa terdampak tambang menimbulkan ketidaksinkronan informasi yang serius. Klarifikasi yang dilakukan perusahaan, pemerintah desa, dan tokoh warga berinisial YT justru membuka fakta yang saling bertolak belakang, menimbulkan pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas
Sebelumnya, PT Bima mengklaim telah membentuk “TIM” yang menangani kompensasi dan menunjuk YT sebagai perwakilan masyarakat. Namun, YT secara tegas membantah terlibat, dan menyebut dana disalurkan langsung melalui pemerintah desa, tanpa peran dirinya maupun tim tertentu.
Kontradiksi semakin jelas setelah tim media melakukan konfirmasi ke aparatur desa. Pihak desa mengakui menerima dana dari PT Bima, tetapi menyatakan desa hanya menjadi perantara. Dana kemudian diserahkan ke dua “TIM” di lapangan untuk melakukan mekanisme pembagian, dan salah satunya disebut dipimpin YT.
“Uang dari perusahaan memang masuk ke desa, tapi kami hanya menyampaikan. Mekanisme pembagian dilakukan oleh dua tim, salah satunya dipimpin Pak YT,” kata seorang perangkat desa.
Fakta ini menimbulkan ketidaksinkronan yang mencolok:
PT Bima menyebut ada tim resmi dan persetujuan masyarakat.
YT membantah menjadi bagian tim atau mengetahui detail dana.
Desa mengakui dana diserahkan ke tim, termasuk tim yang dipimpin YT, namun tidak ada dokumen resmi yang mencatat proses penyerahan maupun daftar penerima.
Lebih lanjut, tim YT menerima dana sebesar Rp17–18 juta/bulan, namun tidak pernah memberikan data resmi mengenai jumlah warga penerima atau nominal yang diterima tiap KK. Di lapangan, kompensasi warga terdampak sangat beragam: Rp50 ribu, hingga Rp1 juta per KK, tanpa penjelasan mekanisme pembagian.
Pertanyaan Besar
Ketidaksinkronan ini memunculkan pertanyaan serius:
Jika benar YT memimpin tim penerima dana, mengapa sebelumnya membantah terlibat?
Transparansi dan Akuntabilitas
Hingga kini, tidak ada struktur resmi tim, berita acara, atau daftar penerima yang dapat diverifikasi publik. Ketidaksinkronan antara klaim perusahaan, pernyataan YT, dan pengakuan desa menunjukkan bahwa penyaluran dana kompensasi PT Bima rawan penyimpangan dan minim transparansi.
Media masih menunggu klarifikasi terbuka dari:
PT Bima, terkait struktur resmi tim dan dasar hukum pembentukannya.
YT, untuk menjelaskan posisinya secara rinci.
Pihak terkait, untuk membuka daftar penerima beserta skema pembagian yang dapat diverifikasi publik.
Ketidaksinkronan informasi ini menegaskan bahwa transparansi mutlak diperlukan, agar dana yang menjadi hak warga terdampak benar-benar sampai secara adil, terbuka, dan sesuai aturan hukum.
(Dicky)
