LAMPUNG SELATAN, INFOBERITA – Polemik dugaan dampak blasting tambang batu andesit milik PT Batu Intan Makmur Adiguna (PT Bima Mix) di Kecamatan Katibung kini tidak hanya menyeret sorotan terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lampung Selatan, tetapi juga mulai memunculkan kritik terhadap peran pihak Kecamatan Katibung.
Sorotan itu muncul setelah pihak kecamatan diketahui ikut terlibat langsung dalam proses verifikasi lapangan bersama DLH Provinsi Lampung, DLH Kabupaten Lampung Selatan, Tim Penegakan Perda (Gakda), dinas terkait lainnya, serta pihak perusahaan.
Artinya, pihak Kecamatan Katibung dinilai mengetahui secara langsung kondisi lapangan, berbagai objek yang menjadi aduan warga, hingga keluhan masyarakat terkait dugaan dampak blasting tambang PT Bima Mix.
Namun hingga kini, masyarakat menilai belum terlihat langkah konkret maupun sikap aktif dari pihak kecamatan dalam mengawal kepentingan warga yang mengaku terdampak aktivitas tambang tersebut.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah publik: apakah kehadiran pihak kecamatan selama ini hanya sebatas formalitas saat verifikasi lapangan, atau benar-benar bekerja untuk masyarakat yang terdampak langsung?
Sebagai pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, Kecamatan Katibung dinilai seharusnya menjadi pihak pertama yang aktif bergerak ketika muncul keluhan rumah retak, kerusakan kebun, hingga dampak debu tambang yang disebut mengganggu aktivitas warga sekitar.
Di sisi lain, pihak Kecamatan Katibung diketahui telah menginformasikan kepada DLH terkait adanya laporan tambahan dari warga mengenai rumah lain yang diduga terdampak aktivitas blasting tambang PT Bima Mix. Namun masyarakat menilai langkah tersebut belum cukup apabila tidak disertai tindak lanjut nyata, pengawalan aktif, serta keterbukaan penanganan terhadap keluhan warga di lapangan.
Terlebih sebelumnya di Kecamatan Katibung juga telah berlangsung rapat maupun musyawarah terkait aktivitas blasting PT Bima Mix, di mana pihak kecamatan termasuk camat diketahui telah mendengarkan langsung berbagai keluhan masyarakat mengenai dugaan dampak yang mereka rasakan.
Hal itu membuat publik menilai pihak kecamatan tentu memahami secara langsung keresahan warga, sehingga masyarakat kini mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut konkret dan keberpihakan pemerintah wilayah setelah berbagai keluhan tersebut disampaikan secara terbuka.
Publik juga mulai mempertanyakan proses keterlibatan warga saat verifikasi lapangan dilakukan. Sebab saat sidak berlangsung, diketahui hanya dihadiri pihak DLH Provinsi Lampung, DLH Kabupaten Lampung Selatan, dinas terkait, pihak kecamatan, dan pihak perusahaan tanpa kehadiran langsung warga terdampak.
Pihak kecamatan disebut telah menghubungi salah satu warga, namun warga tersebut tidak dapat hadir karena sedang bekerja. Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: mengapa pihak kecamatan tidak berupaya menghadirkan warga terdampak lainnya agar proses verifikasi lapangan dapat benar-benar mendengar langsung keluhan masyarakat.
Kritik publik pun menguat karena masyarakat menilai verifikasi lapangan seharusnya tidak hanya menjadi pemeriksaan antarinstansi, tetapi juga menghadirkan suara warga yang mengaku mengalami dampak setiap hari.
“Kalau memang mau tahu kondisi sebenarnya, harusnya dengar langsung dari warga juga, jangan hanya antarinstansi dan perusahaan saja,” ujar salah satu warga sekitar.
Warga lainnya berharap pemerintah wilayah tidak hanya hadir saat pemeriksaan berlangsung, tetapi benar-benar ikut mengawal keluhan masyarakat hingga ada kepastian penyelesaian.
“Kami ini masyarakat kecil, maunya pemerintah jangan cuma datang waktu sidak saja. Keluhan warga seharusnya benar-benar diperjuangkan karena kami yang merasakan langsung dampaknya setiap hari,” katanya.
Meskipun kewenangan dan keputusan berada di tingkat provinsi, masyarakat menilai hal itu tidak menghapus tanggung jawab moral maupun peran aktif pemerintah wilayah dalam memperjuangkan dan menyampaikan kondisi riil warga terdampak di lapangan.
Saat dikonfirmasi media melalui sambungan telepon, Camat Katibung menyampaikan bahwa aktivitas blasting PT Bima Mix akan dihentikan karena perusahaan disebut tidak memiliki gudang bahan peledak sendiri serta ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen RKAB perusahaan.
Selain itu, pihak perusahaan disebut akan diberikan sanksi administratif terkait persoalan tersebut.
Berdasarkan surat DLH Provinsi Lampung yang diterima media, hasil verifikasi lapangan juga lebih banyak memuat temuan administratif terkait kegiatan blasting dan dokumen perusahaan. Sementara masyarakat masih mempertanyakan tindak lanjut terhadap berbagai keluhan dugaan dampak yang mereka rasakan di lingkungan sekitar.
Dalam surat tersebut, DLH Provinsi Lampung menyatakan tidak ditemukan rumah retak di sekitar lokasi tambang dalam radius 200 meter saat kunjungan lapangan dilakukan. Namun masyarakat menilai pemeriksaan tersebut belum sepenuhnya menjawab keluhan warga, terutama bagi masyarakat yang berada di radius pemeriksaan tersebut.
Situasi ini mulai memunculkan penilaian di tengah masyarakat bahwa respons pemerintah wilayah terhadap dugaan dampak lingkungan tambang masih terkesan pasif dan belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap warga.
Karena dalam persoalan seperti ini, masyarakat akan menilai bukan hanya dari siapa yang hadir di lapangan, tetapi siapa yang benar-benar bekerja dan memperjuangkan kepentingan warga yang terdampak langsung.
Hingga berita ini diterbitkan, publik masih menunggu sejauh mana langkah konkret pihak Kecamatan Katibung dalam mengawal kepentingan masyarakat terdampak. Sebab warga menilai yang dibutuhkan bukan hanya penyampaian laporan, tetapi keberanian pemerintah wilayah memastikan keluhan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.
Dicky
