Maraknya Pelanggaran, Risma Akan Hapus Semua E – Warong

Jakarta — Maraknya pelanggaran yang di lakukan oleh sebagian e -Warong , berupa perbedaan atau mark up harga komoditi di  e – warong ditanggapi serius oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Rismaharini  menegaskan akan memutuskan untuk menghilangkan program elektronik warung gotong-royong (e-Warong).

Hal ini disampaikan Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang disiarkan langsung via Youtube DPR RI pada, Senin (24/5/2021).

“Saya juga mohon izin, pak, untuk e-warong itu akan saya hapus,” ujar Risma.

Ia lantas mengungkapkan alasan di balik penghapusan program itu. Risma menyebut harga bahan pangan yang dijual e-Warong lebih mahal ketimbang warung biasa.

” Kemarin saya melihat sendiri dengan pak menko (Menko PMK Muhadjir Effendy) di e-Warong di Solo itu saksinya pak dirjen, itu masyarakat membeli telur ayam Rp 27 ribu/kg, ” katanya.

” Di depan, jaraknya tiga meter pak, ada jual di situ ditulis dijual telur ayam dalam bentuk grosir ternyata minimal 1/2 kg. Terus saya tanya bu, saya ngomong, lho kok naiknya banyak kemarin itu Rp 18 ribu/kg, kenapa sekara ng Rp 27 ribu/kg? Bu kita ngambilnya Rp 26 ribu/kg,” paparnya.

“Nah kemudian saya jalan eh di depan saya baca poster terus saya tanya ke ibu yang jual. Bu berapa bu telur? Rp 18.500/kg. Artinya perbedaan orang miskin dia membeli lebih mahal karena kita menetapkan di tempat itulah harus beli,” lanjut Risma.

Eks Wali Kota Surabaya itu pun mengaku bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) telah empat kali menemukan fakta serupa.

“Ada yang saya berhentikan sebagai PKH, itu. Mohon maaf saya tidak laporkan karena ini juga supaya teman-teman saya di kementerian ini tenang dulu pak. Jadi seperti itu,” kata Risma.

Adanya dugaan bisnis penyuplaian komoditi KPM oleh vendor yang kadang ingin meraup keuntungan tidak wajar pun, di tanggapi Risma.

” Saya pun sering mendengar dan melihat masa uang yang kita keluarkan lewat BNI Himbara untuk program sembako kadang tidak sesuai dengan komoditi yang di berikan dan harganya lebih mahal sebab ada aturan sebumnya KPM harus belanja disitu, ” Pungkasnya.

(Sumber: MCNN )