LAMPUNG SELATAN, INFOBERITA – Hingga berita ini diterbitkan, Camat setempat, anggota DPRD yang telah dikonfirmasi, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan belum memberikan jawaban resmi atas konfirmasi media terkait klaim terbitnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Dapur SPPG Sidomulyo dan SPPG Seloretno 2.
Padahal, persoalan yang dipertanyakan sangat mendasar: di mana bukti salinan SLHS dan kapan tanggal resmi penerbitannya?
Pihak dapur menyebut sertifikat sudah terbit. Namun tanpa dokumen pendukung dan tanpa kejelasan tanggal, klaim tersebut belum dapat diverifikasi publik.
Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi secara resmi melalui pesan WhatsApp kepada Camat sidomulyo, anggota DPRD terkait, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Pesan telah terkirim dan tercentang, namun hingga berita ini dipublikasikan belum terdapat balasan maupun klarifikasi yang diberikan.
Sikap diam dari tiga unsur ini justru menimbulkan pertanyaan serius tentang fungsi dan tanggung jawab masing-masing:
Camat, sebagai pimpinan wilayah, memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional di wilayahnya. Jika dapur beroperasi setiap hari, apakah pengawasan benar-benar dilakukan secara aktif atau hanya sebatas mengetahui secara administratif?
DPRD, yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, seharusnya tidak hanya menerima tembusan surat atau pembentukan satgas tanpa memastikan implementasinya berjalan di lapangan. Jika muncul polemik soal legalitas dan kelayakan dapur, apakah fungsi pengawasan telah dijalankan secara maksimal?
Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan memegang kewenangan teknis paling krusial. Rekomendasi dan penerbitan SLHS bukan sekadar formalitas, melainkan jaminan bahwa standar higiene dan sanitasi benar-benar terpenuhi. Jika sertifikat benar telah terbit, maka Dinas memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan kejelasan, transparansi, serta pengawasan berkelanjutan.
Suara Wali Murid dan Penerima Manfaat
Sejumlah wali murid penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan harapan agar persoalan ini segera mendapat kejelasan.
“Sebagai orang tua, kami tentu ingin anak-anak kami mendapat makanan yang benar-benar layak dan aman. Kalau memang sudah ada sertifikatnya, seharusnya tidak sulit untuk menunjukkan salinannya,” ujar salah satu wali murid di wilayah Sidomulyo, Kamis (19/2/2026).
Wali murid lainnya menambahkan bahwa mereka mendukung penuh program MBG, namun berharap aspek keamanan pangan tidak diabaikan.
“Program ini sangat membantu, apalagi bagi keluarga kurang mampu. Tapi kami juga ingin ada kepastian bahwa dapurnya benar-benar memenuhi standar kesehatan.”tukasnya.
Sementara itu, seorang warga yang juga penerima manfaat program menyatakan bahwa transparansi sangat penting agar tidak muncul kecurigaan di tengah masyarakat.
“Kami bersyukur ada program ini. Jangan sampai karena kurang terbuka soal administrasi, kepercayaan masyarakat jadi turun,” katanya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera memberikan klarifikasi resmi agar polemik tidak berkembang menjadi keresahan yang lebih luas.
(Dicky)
