LAMPUNG SELATAN, INFOBERITA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, pelaksanaannya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan menuai sorotan dari sejumlah wali murid.
Pada Senin 23 Februari 2026 paket makanan yang dibagikan oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidomulyo dinilai belum sepenuhnya mencerminkan standar “makan bergizi” sebagaimana digaungkan dalam program nasional tersebut.
Paket “Rapelan” Dipertanyakan
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala SPPG Sidomulyo, Ananda, membenarkan adanya pembagian paket rapelan untuk siswa kelas 1–3.
“Benar bang. Buat anggaran kelas berapa ya? Ini rapelan buat anak kelas 1–3,” tulisnya.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, paket untuk kelas 1–3 berisi:
-Susu Milko/Milky
-1 buah jeruk
-Roti UMKM
-Abon
Sementara untuk kelas 4–6 disebut sebagai “paket besar” dengan komposisi:
-Susu Milko/Milky
-1 buah jeruk
-Roti abon
Namun di lapangan, wali murid menyebut tidak terdapat perbedaan signifikan antara paket kelas bawah dan kelas atas. Secara kasat mata, isi keduanya tampak serupa.
Perkiraan Nilai Paket
Jika dihitung berdasarkan perkiraan harga eceran di pasaran, nilai paket diperkirakan sebagai berikut:
-Susu: Rp2.500
-Roti: Rp2.000
-Jeruk: Rp1.500
-Abon: Rp1.500
Total estimasi: Rp7.500
Perhitungan ini memunculkan pertanyaan publik mengenai besaran anggaran resmi per paket MBG dari pemerintah pusat. Jika terdapat selisih antara anggaran yang ditetapkan dan nilai riil barang yang diterima siswa, masyarakat menilai perlu ada penjelasan terbuka mengenai alokasinya.
Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekecewaannya. “Kalau dilihat dari harganya, ini seperti ladang bisnis yayasan,” ujarnya.
Tanggapan Camat
Menanggapi polemik tersebut, Camat Sidomulyo, Frans Sinatra Adung, S.P., M.M., menyatakan bahwa kandungan gizi dapat dikonfirmasi kepada ahli gizi dari dapur penyedia. Namun terkait kesesuaian anggaran, ia mengaku belum dapat memastikan.
“Khusus untuk paket MBG yang dibagikan oleh dapur MBG Sidomulyo, saya tidak dapat memastikan apakah sudah sepenuhnya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah,” jelasnya, Selasa (24/02/2026).
Ia menambahkan bahwa bahan pangan kemungkinan dibeli secara grosir sehingga harga berbeda dari harga eceran. Meski demikian, ia memahami bahwa masyarakat tetap dapat memperkirakan kisaran nilai paket dari isi yang diterima.
Sebagai langkah tindak lanjut, Camat mengaku telah memanggil seluruh pengurus SPPG, termasuk kepala dapur dan akuntan, untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Seluruh pengurus dapur sudah kami panggil untuk membahas berbagai permasalahan yang muncul. Harapannya, ke depan pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik dan transparan,” tegasnya.
Catatan Redaksi
Transparansi Jadi Kunci Program MBG sejatinya dirancang untuk memastikan anak-anak sekolah memperoleh asupan gizi yang layak, merata, dan sesuai standar. Namun tanpa keterbukaan anggaran, rincian pengadaan, serta kejelasan perbedaan paket antar jenjang kelas, potensi kecurigaan publik akan terus berkembang.
Masyarakat menunggu jawaban konkret:
-Berapa anggaran resmi per paket?.
-Bagaimana mekanisme pengadaan bahan
-Siapa yang melakukan pengawasan?
Karena dalam program yang menyangkut hak gizi anak-anak, setiap rupiah anggaran publik seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan profesional.
(Dicky)
